KOMUNIKASI
POLITIK DAN OPINI PUBLIK
OLEH :
NAMA :
ILHAM SURAHMIN
STAMBUK : C1D1
11 171
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HALUOLEO
2012
1. Unsur-Unsur Komunikasi Politik :
Skema Kerja
Komunikasi Politik
Untuk
mempermudah penjelasan, perlu kiranya diberikan sekadar skema proses komunikasi
politik. Skema tersebut berguna untuk melakukan analisis atas proses komunikasi
politik yang nanti akan dipelajari.
Komunikator = Partisipan yang menyampaikan informasi politik
Pesan Politik = Informasi, fakta, opini, keyakinan politik
Media = Wadah (medium) yang digunakan untuk menyampaikan pesan (misalnya
surat kabar, orasi, konperensi pers, televisi, internet,
Demonstrasi, polling, radio)
Komunikan = Partisipan yang diberikan informasi politik oleh komunikator
FeedBack = Tanggapan dari Komunikan atas informasi politik yang
diberikan oleh komunikator
ü Komunikator Politik
Komunikator Politik adalah sebutan bagi mereka yang berkecimpung dalam
dunia politik
1. Politikus
Politikus adalah
orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, tidak
peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak
mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif serta
pimpinan organisasi politik.
2. Profesional
Profesional
adalah orang-orang yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi, karena
keahliannya berkomunikasi. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang
relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya
mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa; dan perkembangan serta
merta media khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.)
yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan.
3. Aktivis
adalah
komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan
interpersonal. Terdiri dari :
Pertama,
terdapat jurubicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini
tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah.
Kedua, terdapat
pemuka pendapat yang bergerak dalam jaringan interpersonal. Sebuah badan
penelitian yang besar menunjukkan bahwa banyak warga negara yang dihadapkan
pada pembuatan keputusan yang bersifat politis, meminta petunjuk dari
orang-orang yang dihormati mereka.
ü Pesan Politik
Pesan politik adalah isu-isu yang disampaikan komunikator kepada
komunikan. Diyakini bahwa komunikator politik selalu “merekayasa” pesan politik
sebelum itu disampaikan kepada komunikan. Artinya, suatu pesan tidak pernah
dibuat secara sembarang oleh sebab seluruh komunikator percaya selalu ada
FeedBack dalam setiap komentar mereka. Penentuan isu ini berkait dengan
konsep-konsep Manajemen Isu dan Kepemilikan Isu.
Manajemen Isu. Manajemen isu adalah istilah untuk menggambarkan
langkah-langkah strategis komunikator politik guna mempengaruhi kebijakan
publik seputar masalah-masalah yang tengah hangat dipertikaikan masyarakat.
Dalam kasus kenaikan harga BBM misalnya, PDIP berusaha mengambil simpati
warganegara dengan secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut meskipun
akhirnya kenaikan tersebut tidak bisa dicegah. Sebagai partai yang tidak
terserap ke dalam pemerintahan, PDIP hadir dengan isu-isu yang “mengkritis”
kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY.
Sebab itu, komunikator politik selalu membicarakan isu-isu “hangat”
ketimbang isu-isu “dingin.” Misalnya, kini hampir tidak ada partai politik yang
berbicara tentang “orang hilang” atau “lumpur Lapindo”. Isu-isu tersebut hampir
dapat disebut sebagai isu “dingin” dan jika dibicarakan pada publik maka tidak
akan meningkatkan popularitas partai di mata masyarakat.
Kepemilikan Isu. Kepemilikan isu terjadi ketika pemilih yang beragam
menganggap bahwa partai atau komunikator politik tertentu lebih layak untuk
membawakan isu itu ketimbang pihak lain. Hal ini diketahui secara baik oleh
PKS, misalnya, bahwa isu-isu Islam sudah jenuh diserahkan masyarakat pada
partai-partai Islam lain seperti PPP, PKB, PAN, atau PBB. Masyarakat
kemungkinan sekarang menganggap kepemilikan isu Islam terletak pada PKS.
ü Media Komunikasi Politik
Menempati tempat strategis di dalam kajian komunikasi politik. Terlebih
lagi, dunia kini tengah berada di peralihan antara Era Industrik menjadi Era
Informasi. Informasi menjadi komoditi yang “laku” dipasarkan layaknya
barang-barang seperti mobil, motor, sepeda, dan air conditioner. Dalam proses
komunikasi pun, media memperoleh peranan yang semakin signifikan terutama
setelah ditemukannya media-media baru akibat hasil perkembangan teknologi.
Contoh media adalah surat kabar (misalnya Kompas, Media Indonesia,
Rakyat Merdeka, Republika), televisi (Metro TV, RCTI, SCTV, TV One, Al
Jazeerah, CNN), website (detik.com, kompas-online, tempo-interaktif), majalah
(tempo, gatra), dan masih banyak lagi. Media-media tersebut memiliki
karakteristik berupa keunggulan maupun kelemahannya, dan ini dapat dijelaskan
melalui Teori Medium.
Media Bias. Media bias merupakan kecenderungan media untuk melakukan
pemberitaan secara tidak berimbang. Jika partisan bias dilakukan oleh
komunikator, maka media bias adalah kecenderungan media untuk tidak
memberitakan fakta secara berimbang. Apa yang disampaikan media akan diserap
oleh komunikan dan memunculkan FeedBack yang tidak akurat.
Medium Theory. Teori ini menjelaskan tentang alat yang digunakan sebagai
media penyampai pesan punya pengaruh besar atas sifat dan isi komunikasi
manusia. Marshall McLuhan lewat karya penelitiannya The Guttenberg Galaxy
(1962) menceritakan proses perubahan dari komunikasi “oral” menjadi komunikasi
tertulis (cetak). Revolusi alat cetak ini yang membuat ajaran Protestantisme
menyebar cepat ke seluruh penjuru Eropa. Selain itu, ia juga menceritakan soal
terjadinya peralihan dari komuniasi tercetak menjadi elektronik. Komunikasi
lewat media elektronik ini membuat manusia mampu memahami dunia secara kolektif
sehingga memunculkan apa yang disebutnya sebagai Global Village (Desa Global).
Efek dari peristiwa “baku-hantam” di parlemen tentu berbeda, jika
dinikmati melalui media yang berbeda. Efek marah, kesal, atau lucu lebih mudah
muncul jika peristiwa tersebut kita saksikan melalui televisi ketimbang surat
kabar. McLuhan menyebut ini sebagai “hot” media dan “cold” media. Televisi dan
media elektronik lagi bersifat “hot” media, sementara surat kabar bersifat
“cold” media.
“Hot media” artinya komunikan harus menggali atau mampu memperoleh makna
lain setelah menyaksikan peristiwa “baku-hantam” melalui televisi. Sementara
itu, jika melalui surat kabar, pemaknaan terbatas pada kalimat-kalimat yang
ditulis wartawan. Variasi makna pada surat kabar dapat diperoleh jika terdapat
image (foto) dan itupun tidak terlalu banyak oleh sebab keterbatasan tempat.
Media Logic. Media Logic adalah konsep yang mengindikasikan pengaruh
media untuk merepresentasikan peristiwa yang kita sebut sebagai “realitas.”
Media sebab itu dapat mengkonstruksi peristiwa dan hasil rekaannya, setelah
dipublikasi, dinyatakan sebagai kenyataan yang sesunggunya. Contoh dari ini
adalah film Pemberontakan G30S/PKI yang diproduksi pemerintah Orde Baru. Film
ini mengkonstruksi peristiwa “pemberontakan” yang didalangi oleh PKI. Film
tersebut terus diputar setiap tanggal 30 September di Indonesia, setiap tahun.
Akhirnya, masyarakat mengira bahwa itulah kejadian pemberontakan yang
sebenarnya.
Media logic ini dipertentangkan dengan Party Logic, sebagai pola yang lebih
“tua”. Party logic adalah konstruksi realitas oleh partai politik melalui
penerbitan partai, seperti surat kabar, majalah, ataupun pamflet. Kini, party
logic mendapat desakan yang kuat dari media, yang sebagian besar dimiliki oleh
para pengusaha. Konstruksi realitas sebab itu semakin sulit untuk dikendalikan
oleh partai politik.
Editorial. Editorial adalah pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh dewan
redaksi suatu media di dalam setiap edisi penerbitan. Surat kabar seperti
Kompas memuatnya dalam kolom Tajuk Rencana dan Kartunnya. Editorial ini
menjelaskan posisi media dalam isu-isu penting suatu penerbitan. Metro TV
(pemberitaan elektronik) memuat Editorialnya setiap pagi hari, yang berisikan
pokok-pokok masalah yang harus dicermati dan mengajak masyarakat berpikir akan
masalah tersebut.
ü Khalayak Komunikasi Politik dan Komunikan Komunikasi Politik
Komunikan atau khalayak dalam komunikasi politik adalah semua khalayak
yang tergolong dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik. Atau dengan
kata lain adalah semua komunikan yang secara hukum terikat oleh konstitusi,
hukum dan ruang lingkup komunikator suatu negara.
ü Efek Komunikasi Politik
Dalam proses komunikasi, efek komunikasi merupakan akibat yang diberikan
oleh komunikator kepada komunikan, setidaknya efek komunikasi merupakan tahap
awal adanya feedback (umpan balik) yang merupakan indikator berlanjut tidaknya
proses komunikasi tersebut. Disamping efek komunikasi dan feedback dapat pula
dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat rujukan dan kapasitas yang berada
pada komunikan. efek komunikasi merupakan proses dari aksi-reaksi dan
kausalitas dari komunikasi. Seluruh reaksi komunikasi merupakan efek komunikasi
yang berlanjut pada feedback yang pada dasarnya tidak terkait oleh ruang dan
waktu.
Menurut Ball Rokeah Dan De Fleur, dampak potensial komunikasi dapat
dikategorikan menjadi 3 macam:
1.) Dampak Kognitif
yaitu efek yang berkaitan dengan
pengetahuan komunikan (khalayak) terhadap pesan yang disampaikan. Dampak yang
timbul adalah menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang,
menyajikan bahan mentah bagi interpretasi personal, memperluas realitas sosial
dan politik, menyusun agenda, dan media juga bermain di atas sistem kepercayaan
orang.
2.) Dampak Afektif
yaitu efek yang berkaitan dengan pemahamankomunikan terhadap pesan yang
disampaikan. ada 3 dampak komunikasi politik yang timbul yaitu:
-seseorang dapat menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik melalui
komunikasi politik
- komunikan bisa memperkuat nilai komunikasi politik
- komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut
3.) Dampak Konatif (Perubahan
Perilaku)
yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan perilaku dalam melaksanakan
pesan komunikasi politik yang diterima dari komunikator politik. Perwujudan
efek komunikasi yang timbul adalah dapat berupa partisipasi politik nyata untuk
memberikan suara dalam pemilu atau bersedia melaksanakan kebijakan serta
keputusan politik yg dikomunikasikan oleh Komunikastor Poltik.
2. Uraikan tentang :
ü Sosialisasi Politik
Sosialisasi
politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota
masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh
lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada.
Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman¬-pengalaman serta
kepribadian seseorang. Sosialsiasi politik, merupakan proses yang ber¬langsung
lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara
kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang
memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan
sikap¬-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi, melalui mana
individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang
berkembang secara berangsur-angsur. Jadi, sosialisasi politik adalah proses
dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan
sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.
Sedangkan
menurut Rush & Althoff menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan
suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan
bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap
gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial,
ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan
oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.
ü Rekruitmen Politik
Rekrutmen politik adalah proses pengisian
jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan
administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan
politik (Suharno, 2004: 117). Sedangkan menurut Cholisin, rekrutmen politik
adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan
sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada
khususnya (Cholisin, 2007: 113).
Dalam pengertian
lain, Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka
dan tertutup. Dalam model rekruitmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi
syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai
kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga
negara / pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup
tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan
berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya
tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta
nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya,
dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh
sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta
integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh
sekelompok kecil elite itu sendiri.
Rekrutmen
politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik
suatu negara. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan siapa sajakah yang akan
menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga
yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang
baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.
ü Komunikasi Politik
Secara
sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang
melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan
kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini,
sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi
politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan
”yang diperintah”.
Gabriel Almond
(1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam
setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system,
political socialization and recruitment, interest articulation, interest
aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed
by means of communication.”
Komunikasi politik merupakan proses
penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu
dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara
inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.
3. Resume :
a)
Paradigma Baru Komunikasi Pemerintahan Di Era Demokratisasi
Dan Reformasi: Strategi, Hambatan, Dan Solusi Alternatif Pemecahan Masalah
Dalam Komunikasi Pemerintahan
Komunikasi pemerintahan merupakan suatu kajian baru dan menarik untuk
dibahasdan dikembangkan lebih lanjut dalamilmu komunikasi. Pentingnya
kajiankomunikasi pemerintahan ini karena berbagaifenomena, distorsi, dan friksi
dari kesalahpahamanterhadap makna dengan nila inilai tertentu dalam berbagai
program dankebijakan pemerintah sering terjadi kesalah pahaman,komunikasi
antara masyarakat kepada pemerintah,pemerintah kepada masyarakat, maupun secara
internal formal organisasi pemerintahan itu sendiri baik di era demokratisasi
dan reformasi saat ini.
Komunikasi Pemerintahan, adalah“Penyampaian ide, program, dan gagasan
pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini
pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai
komunikan, namun dalam suasana tertentubisa sebaliknya masyarakat berada
padaposisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi
mencermati apa yang di inginkan masyarakat” (Hasan, 2005:95).
ü Strategi
Mencapai Keberhasilan Komunikasi Pemerintahan
1)
Mengedepankan Etika Komunikasi Pemerintah
Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam etika komunikasi dalam
pemerintahan, yakni;
Ø Etika Komunikasi secara Individualistik
Hal ini melekat pada kapabilitas
dankredibilitas personal dalam berkomunikasi.Kapabilitas berkomunikasi dimulai
dengan rekayasa kepribadian, seperti dalam analisis transaksional yang biasa
dilakukan dalam psikologi klinis, atau dengan drilling atas posture dan gesture
sehingga dari sini terbentuk pembiasaan performans, untuk kemudian melahirkan
kapabilitas berkomunikasi (Siregar, 2005).
Ø Etika Komunikasi Organisasi
Menelisik komunikasi organisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan oleh
institusi publik/negara pada dasarnya diselenggarakan untuk memenuhi hak dan
kepentingan publik, sebagai implikasi dari prinsip demokrasi dan pengurusan
yang baik (good governance). Pelayanan public konvensional dijalankan dengan
kaidah manajemen administrasi publik yang sangat tergantung pada faktor manusia
dalam kontrol mekanisme struktural dan dorongan kultural.
2)
Melakukan Reformasi Birokrasi guna
mewujudkan clean government dan good governance
Dalam rangka, clean government dan good governance sebagai sistem
organisasi dan manajemen komunikasi pemerintahan, diharapkan tampil dengan
susunan organisasi pemerintahan yang sederhana, agenda kebijakan yang tepat,
pembagian tugas kelembagaan yang jelas, kewenangan yang seimbang, personel yang
profesional, prosedur pelayanaan publik yang efisien, kelembagaan pengawasan
yang mantap, dan sistem pertanggungjawaban yang tegas. Sedangkan manajemen
komunikasi pemerintahan harus dapat secara sistematis mengembangkan dan menerapkan
nilai dan prinsip good governance, serta memiliki visi, misi, strategi, dan
kebijakan yangtepat dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa.
Ø Melakukan Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Penataan organisasi pemerintah baik pusat
maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program,
dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok
birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, bertanggung jawab, terbuka,
dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi
nasional. Seiring dengan itu, penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra
dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat dikembangkan terarah
pada penerapan pelayanan prima yang efektif, dan mendorong peningkatan produktivitas
kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.
Ø Melakukan Pemantapan Sistem Manajemen Komunikasi
Pemerintahan
Dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi serta meningkatnya dinamika
masyarakat dalam penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan
sistem manajemen komunikasi pemerintahan diprioritaskan pada sosialisasi
berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna pelayanan publik yang
kondusif, transparan, dan akuntabel. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai
agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan
berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan
dunia usaha. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi bagian
dari masyaraka yang terus belajar (learning community), mengacu kepada
terwujudnya kesejahteraa masyarakat yang berdaya saing tinggi.
Ø
Melakukan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur
Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya
manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional
(world class). Sosok aparatur masa depan, penampilannya harus profesional
sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta
menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan
integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik
sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai
cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c)
berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d)
disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki
daya tanggap dan sikap bertanggung gugat
(akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh
rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai
kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas (http://brantaskkn.blogspot.com).
Ø Melakukan Pemberdayaan Masyarakat
Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat untuk melayani masyarakat
("a spirit to serve public"), dan menjadi mitra masyarakat
("partner of society"); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat
("co production").Dalam pada itu pelayanan mempunyai makna pengabdian
atau pengelolaan pemberian bantuan yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan
bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku
"melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah,
bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit",
"terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang".
Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara,
yang esensinya "melayani publik", harus benar-benar dihayati para
penyelenggara pemerintahan negara.
Ø Konsistensi Kebijaksanaan dan Penegakan Hukum
Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa sulit
diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidakpastian perkem bangan lingkungan,
dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan
penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti
harus mengabaikan kepastian hokum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator
profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
serta dalam pengembangan hubungan internasional.
Ø Mengubah sikap dan karakter Aparatur Pemerintahan
Pentingnya sikap manusia (aparatur pemerintahan) dalam mewujudkan tujuan
dan sasaran organisasi pemerintah adalah sebagai berikut: (a) sikap merupakan
komponen penting nomor satu dalam jiwa manusia, yang dengan kuat sekali
memengaruhi segala keputusan yang diambilnya, (b) tingkah laku itu beroperasi
melalui pengetahuan (cognitive) dan persepsi, dimana kognisi merupakan komponen
dari pada sikap manusia, (c) sikap dari implementator merupakan faktor yang
penting dalam studi implementasi kebijakan publik. Apabila implementasi
berjalan efektif, bukan hanya implementator mengetahui apa yang akan dilakukan
dan mempunyai kemampuan melakukan kebijakan itu, (d) memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan berbagai alternatif pilihan.
ü Alternatif Solusi
Pemecahan Masalah dalam Komunikasi Pemerintahan
Pemecahan masalah dapat dilakukan
melalui metode analitis dan kreatif. Metode penyelesaian masalah secara
analitis merupakan pendekatan yang cukup terkenal dan digunakan oleh banyak
organisasi pemerintah maupun
swasta/perusahaan, serta menjadi inti dari gerakan peningkatan kualitas
(quality improvement).
Adapun Alternatif Solusi Pemecahan Masalah dalam Komunikasi Pemerintahan
adalah sebagai berikut:
Ø Definisikan Masalah
Langkah pertama yang perlu dilakukan dengan metode analitis adalah
mendefinisikan masalah yang terjadi. Pada tahap ini, kita perlu melakukan
diagnosis terhadap sebuah situasi, peristiwa ataumkejadian, untuk memfokuskan
perhatian kita pada masalah sebenarnya, dan bukan pada gejala-gejala yang
muncul.
Ø Buat Alternatif Pemecahan Masalah
Karakteristik-karakteristik dari pembuatan alternatif masalah yang baik;
Semua alternatif yang ada sebaiknya diusulkan dan dikemukakan terlebih dahulu
sebelum kemudian dilakukannya evaluasi terhadap mereka;
1.
Alternatif-alternatif yang ada,
diusulkan oleh semua orang yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Semakin
banyak orang yang mengusulkan alternatif, dapat meningkatkan kualitas solusi
dan penerimaaan kelompok;
2.
Alternatif-alternatif yang diusulkan
harus sejalan dengan tujuan atau kebijakan organisasi. Kritik dapat menjadi
penghambat baik terhadap proses organisasi maupun proses pembuatan alternative
pemecahan masalah;
3.
Alternatif-alternatif yang diusulkan
perlu mempertimbangkan konsekuensi yang muncul dalam jangka pendek, maupun
jangka panjang;
4.
Alternatif-alternatif yang ada saling
melengkapi satu dengan lainnya. Gagasan yang kurang menarik, bisa menjadi
gagasan yang menarik bila dikombinasikan dengan gagasan-gagasan lainnya.
Contoh: Pengurangan jumlah tenaga kerja, namun kepada karyawan yang terkena
dampak diberikan paket kompensasi yang menarik; Alternatif-alternatif yang
diusulkan harus dapat menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dengan
baik.
Ø Evaluasi Alternatif-Alternatif Pemecahan Masalah
Langkah ketiga dalam proses pemecahan masalah adalah melakukan evaluasi
terhadap alternatif-alternatif yang diusulkan atau tersedia. Menurut Whetten
& Cameron (2002), seorang yang terampil dalam melakukan pemecahan masalah,
akan memastikan bahwa dalam memilih alternatif-alternatif yang ada dinilai
berdasarkan:
1.
Tingkat kemungkinannya untuk dapat
menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan terjadinya masalah lain yang tidak
diperkirakan sebelumnya;
2.
Tingkat penerimaan dari semua orang
yang terlibat di dalamnya;
3.
Tingkat kemungkinan penerapannya;
4.
Tingkat kesesuaiannya dengan
batasan-batasan yang ada di dalam organisasi; misalny budget, kebijakan
pemerintah, dan lain sebagainya.
Ø Cari Solusi dan Tindak-Lanjuti
Langkah terakhir dari metode ini adalah menerapkan dan menindak-lanjuti solusi
yang telah diambil. Dalam upaya menerapkan berbagai solusi terhadap suatu masalah,
kita perlu lebih sensitif terhadap kemungkinan terjadinya resistensi dari orang-orang
yang mungkin terkena dampak dari penerapan tersebut.
Hampir pada semua perubahan, terjadi resistensi. Karena itulah seorang yang
piawai dalam melakukan pemecahan masalah akan secara hati-hati memilih strategi
yang akan meningkatkan kemungkinan penerimaan terhadap solusi pemecahan masalah
oleh orang-orang yang terkena dampak dan kemungkinan penerapan sepenuhnya
darisolusi yang bersangkutan.
b)
Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang
Berkualitas
ü Strategi
Komunikasi Politik : Pendekatan Konsep
Merujuk pendapat Sumarno AP (1979 :30)
bahwa studi Komunikasi Politik mencakup dua disiplin dalam Ilmu sosial yakni
Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. Lantas apa dan bagaimana sebenarnya substansi
komunikasi politik itu ? Gabriel Almond (1960 : 45) berpendapat bahwa
komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap
sistem politik, dalam kata-kata Almod sendiri : All of the funcions performed
in the political system–political sosialization and recrutment, intereset
articulation, interest aggregations, rule making, rule application, and rule
adjudication- are performed by means of communication.
Kutipan di atas menunjukan bahwa
komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan
proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya di
jalankan. Keenam fungsi tersebut adalah sosialisasi dan rekrutmen politik,
perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, pembuatan aturan, penerapan
aturan dan keputusan aturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik
terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik.
Untuk memperjelas konsep komunikasi
politik, menarik mengkaji definisi komunikasi politik dari Maswadi Ra’uf (1993
: 32). Menurutnya, komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan
penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada
pihak lain. Kegiatan ini adalah salah satu dari kegiatan sosial yang dijalankan
sehari-hari oleh warga masyarakat termasuk elit politik.
Dalam beberapa literatur, inti komunikasi
politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh
sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi
tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya. Komunikasi politik dengan
demikian adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran
politik atau ideologi tertentu dalam rangka menugasai atau memperoleh
kekuasaan.
ü Strategi
Komunikasi Politik Dalam Sistem Politik Pilkada Langsung di Indonesia
Dengan penerapan strategi komunikasi
politik, rakyat member dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan
terhadap system politik di Indonesia. Melalui strategi ini pula, rakyat dapat
mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalur atau tidak
dalam berbagai kebijakan public. Sedangakan bagi pemerintah, startegi
komuniaksi politik berguna untuk proses pembuatan atau penerapan dan pemutusan
aturan-atuan.
Ada dua bentuk Komunikasi Politik
yaitu :
1.
Strategi komunikasi politik yang
cenderung mengambil (membentuk) posisi horizontal. Dalam komunikasi ini, proses
antara komunikator dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling member
dan menerima ) sehingga terjadi sharing. Bentuk komunikasi semacam ini
mereflesikan nilai-nilai demokratis.
2. Strategi komunikasi politik yang cenderung membentuk
pola-pola linear. Arus komunikasi (informasinya) satu arah cenderung vertical
(top down). Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya
feodalistis dan kepemimpinan otoriter.
ü Strategi
Komunikasi Supra dan Infrastruktur Politik
1)
Strategi Komunikasi Suprastruktur
Politik
Gejala komunikasi politik menurut
Schudson sebagaimana dikuitp Dedy Djamaluddin Malik (1999:v), bisa dilihat dari
dua arah. Pertama bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal
atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik.
Kedua bagaimana infrastruktur politik merespon dan mengartikulasikan
pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.
Yang pertama sering juga disebut dengan
istilah the govermental political sphere, semantara yang kedua yang berada di
struktur masyarakat disebut the socio political sphere. Penjabaran kedua fungsi
di atas, pada tingkat struktur masyarakat akan terjadi proses sosialisasi dan
edukasi yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi yang terdapat di dalam
masyarakat. Proses sosialiasi itu sendiri pada hakekatnya adalah proses
komunikasi. Sosialisasi politik yang merupakan trasmisi nilai-nilai politik
adalah sama dan sebangun dengan proses komunikasi nilai-nilai politik.
Sementara edukasi merupakan proses pendidikan untuk penyadaran hak-hak dan
kewajiban politik masyarakat.
Sementara itu, komunikasi yang
dilaksanakan oleh pemerintah (suprastruktur) antaralain mencakup : pertama
seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan warga; kedua upaya meningkatkan
loyalitas dan integritas nasional; ketiga penerapan aturan dan
perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan dalam hidup
bernegara; keempat mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai
tujuan nasional. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masuk
dalam suprastruktur politik sedangkan partai politik, kelompok kepentingan
(interest group) media komunikasi politik dan sebagainya merupakan bagian dari
infrastruktur politik.
2)
Strategi Komunikasi Infrastruktur
Politik
Agar pelaksanaan pilkada langsung di
daerah dapat menjadi berkualitas, di perlukan langakah-langkah sebagai berikut
:
1.
Perlu penguatan kapasitas SDM
dikalangan anggota DPRD dan KPUD secara khas berkenaan dengan persiapan dan
pelaksanaan pilkada langsung yang akan digelar.
2.
Perlu mendorong dan mengkampanyekan
system konvensi partai dalam proses pencalonan kepala daerah
3.
Perlu di bentuk lembaga pengawas
pemilu yang kuat dan independen yang memiliki kewenangan yang lebih luas, jelas
dan tegas serta mampu bekerja cepat dan professional.
4.
Perlu di bentuk lembaga peradilan
khusus bagi perkara pilkada yang beranggotakan kepolisian, kejaksaan, dan hakim
pengadilan negeri yang mampu bekrja cepat serta professional, dan memiliki
keputusan hokum mengikta serta berkekuatan hokum tetap.
5.
Perlu mendorong organisasi
kemasyrakatan pemuda yang indepanden untuk mengontrol kinerja perangkat pemilu
meliputi DPRD, KPUD , dan PANWASLU yang akan di bentuk.
6.
Perlu di lakukan promosi dan kampanye
pemilu damai serta pendidikan politik bagi rakyat khususnya yang memuat materi
plkada langsung.
7.
Perlu di buat semacam comitmen off
agreement di kalangan kelompok-kelompok politik yang bersaing dalam pilkada
yang di fasilitasi oleh DPRD, KPUD dan kepolisian untuk mencegah kemungkinan
konflik yang terjadi dalam proses dan pasca pilkada.
c)
Fungsi
Komunikasi Politik Partai dalam Pemilu Sebuah
Tinjauan terhadap Kesuksesan dan kegagalanPartai Politik dalam
Fungsi komunikasi politik adalah
membawakan arus informasi atau pesan politik secara timbale balik dari
masyarakat kepada penguasa politik partai atau pemerintah, dan dari penguasa
politik atau pemerintah kepada masyarakat.
Komunikasi
politik berlangsung secara timbale balik melalui saluran komunikasi yang
efektif. Hal ini oleh Gabriel Almond (1960:45-52)dilihatnya sebagai bagian yang
tidak dapat terpisahkan dari system politik atau bagian integral dari
fungsi-fungsi input yang dijalankan oleh setiap system politik.
Dalam
system politik demokrasi,pesan politik atau aspirasi politik masyarakat berupa
tuntutan(demanding) dan dukungan (supporting) selalu diarahkan kepada
pemerintah,dan akan disalurkan oleh partai politik bersama kelompok
kepentingan, media,dan actor-aktor lainnya melalui fungsi-fungsi input terutama
fungsi komunikasi politik,fungsi artikulasi kepentingan dan fungsi agregasi
kepentingan.
Kegiatan
partisipasi politik pada intinya tertuju kepada dua subjek yaitu :
1. Pemilihan
penguasa
2. Melaksanakan segala kebijaksanaan penguasa atau
pemerintah(Harun,2006:131)
Secara
psikologis partisipasi politik merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas
integritas mental serta moral yang memotivasi setiap individu untuk melakukan
berbagai aktivitas sikap dan perilaku dalam lingkup system politik yang sedang
berlangsung. Hakekat partisipasi politik adalah sebagai pengakuan dan
penghargaan kepada masyarakat (warga Negara,rakyat) dalam bentuk memberi
kesempatan untuk berperan serta memikirkan kehidupan Negara melalui kegiatan
pemilihan individu-individu yang akan duduk dalam lembaga-lembaga kekuasaan.
Terutama
untuk propaganda politik,partai tetap perlu memperhatikan keterkaitan 3 unsur
dalam proses komunikasi politik yaitu :
1. Sumber
politik (source)
2. Pesan
politik (message)
3. Tujuan
politik (destination)
Informasi
atau pesan-pesan politik(message) perlu
disampaikan kepada public/massa untuk mendapatkan dukungan public(destination).
Public/massa akan terus menerus memberikan dukungan politik kepada suatu partai
politik bila pesan pilitik yang disampaikan partai politik dipahami dengan baik
oleh masyarakat/public.
Efektifitas
komunikasi politik ditentukan oleh fungsi rekrutmen dalam partai politik. Inti
dari fungsi rekrutmen politik adalah proses seleksi individu yang berbakat
untuk menduduki jabatan politik tertentu dalam pemerintah, seperti jabatan
structural dalam partai.
Menurut
Dan Nimmo(2004:166-169), komunikasi dapat terjadi dari satu sumber yang
ditujukan kepada orang banyak.
Komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi
massa yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua bentuk saluran yaitu :
1. Saluran
tatap muka
Seperti
bila juru bicara atau anggota partai muncul dan berbicara secara langsung di
depan public atau massa
2. Saluran
media massa
Seperti
media center yang bertugas memilah,merancang,dan mendistribusikan informasi
atau pesan-pesan politik, penyampaian kebijakan atau keputusan pemerintah yang
diambil berdasarkan aspirasi masyarakat kepada media massa agar public/massa
yang ada di daerah-daerah dapat mengetahuinya.
Tujuan-tujuan
dalam fungsi komunikasi politik yaitu :
1. Baik
khalayak public/massa maupun pemerintah, keduanya saling memahami melalui
pertukaran informasi atau pesan politik. Kedua belah pihak diharapkan dapat
menerima dan menjadikan informasi public sebagai suatu kebenaran sehingga
saling memerhatikan.
2. Melalui
informasi atau pesan-pesan politik tersebut pemerintah dan khalayak
public/massa dapat berbyat sesuatu tanpa ada pihak uang dirugikan. Informasi
ini berlangsung secara timbale balik diharapkan dapat menimbulkan integrasi,
khalayak public/massa menjadi terpuaskan dan pemerintah merasakan adanya
kesetiaan atau royalitas dari public, berupa dukungan ayau legitimasi.
ü Hakikat Strategi dalam Komunikasi Partai
Politik
Adalah
keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan
dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Arifin,2003:145). Ada
beberapa indicator dalam strategi
komunikasi politik yang dianggap penting yaitu:
1. Keberadaan
pemimpin kelompok
Eksistensi
pemimpin dalam suatu partai dianggap penting karna keberadaannya sangat
dibutuhkan disetiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Ketika komunikasi
politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik,melaikan
siapa tokoh politik(politikus) atau took aktivis dan professional, serta
berasal dari lembaga mana yang menyampaikan informasi atau pesan-pesan politik
itu. Dengan kata lain ketokohan seorang komunikator dan latar belakang lembaga
politik yang mendukunganya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi
politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.. menurut Pareto dalam Surbakti
(1999:134), pemimpin atau elite politik adalah orang yang memiliki nilai-nilai
yang paling dinilai tinggi dalam masyarakat, seperti prestise, kekayaan,
ataupun kewenangan.
2. Merawat
ketokohan dan merawat kelembagaan
Artinya
ketokohan dan memantapkan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki
pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu juga diperlukan
kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode,
dan memilih media politk yang tepat.
3. Menciptakan
kebersamaan
Antara
politikus dengan khalayak(rakyat) dengan cara mengenal khalayak dan menyusun
pesan yang homofin agar komunikator
politik dapat berempati. Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi
homofilis(Arifin,2003:154) daripada heterofili(Rakhmat,1996:262). Suasana yang
homofilis yang harus diciptakan adlah persamaan bahasa(symbol komunikasi),
busana,kepentingan dengan khalayak, terutama mengenai pesan politik. Strategi
ini juga yang harys dilakukan oleh partai aytau politikus adalah siapa tokoh
yang melakukan komunikasi kepada khalayak.
4. Negosiasi
Dalam
kehidupan komunikasi politik,negosiasi merupakan bagian yang selalu muncul
sehingga negosiasi bias dijadikan sebagai salah satu strategi komunikasi
politik. Menurut Oxford Dictionary dalam Ludlow & Panton (1996:141)
negosiasi yaitu pembicara dengan orang lain untuk mencapai kompromi atau
kesepakatan untuk mengatur atau mengemukakan. Pada tataran komunikasi politik
dalam partai politik, negosiasi digunakan untuk melobi guna mencapai suatu
kesepahaman atau kesepakatan dalam proses pencampaian tujuan politik.
5. Membangun
Konsensus
Ada dua
hal dalam membangun consensus yaitu :
1.
Seni kompromi yaitu para politikus harus
memiliki kemampuan berkompromi yang menggunakan seni tersendiri. Consensus atau
kesepakatan dicapai setelah ada konflik atau perbedaan pendapat terhadap suatu
masalah(Arifin,2003:183). Hal ini terjadi dalam rapat,persidangan,atau
musyawarah
2.
Bersedia membuka diri. Konsep ini
merupakan factor yang sangat menentukan dalam komunikasi politik interaksional.
Suksesnya komunikasi interaksional terutama lobi,banyak sekali bergantung pada
kualitas konsep diri yang positif. Politikus yang memiliki konsep diri yang
positif adalah orang yang transparan(tembus pandang) atau terbuka bagi orang
lain(Jourard,1971).
ü Ketergantungan Komunikasi Politik Partai
pada Media
Teori
atau model dependensi menjelaskan
kompatibel argumentasi limited-effects dan powerful-effeck dari media. Titik
sentral dari teori atau model adalah adanya audiens yang bergantung pada
informasi media untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dan mencapai
tujuan-tujuannya. Dengan demikian pendekatan ini masih konsisten dan relevan
dengan pendekatan model uses and grafitications.
Sebagai
konsekuensi ketergantungan itu, public akan member dukungan dan partisipasinya
kepada partai politik yang bersangkutan dan pemerintah yang didukungnya.
Lasswell
mengusulkan tiga funsi dari media komunikasi yaitu :
1. Menyediakan
informasi tentang lingkungan (surveillance atau pengamatan)
2. Menyajikan
pilihan untuk masalah (correlation)
3. Sosialisasi
dan pendidikan yang merujuk kepada transmisi.
Kesuksesan
ataupun kegagalan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik suatu partai
sangat terkait dengan konsep-konsep yang ikut mempengaruhi fungsi komunikasi politik tersebut, meliputu
struktur social budaya politik dan ekonomi(social system),konsep budaya
organisasi partai dan manajemen strategi komunikasi politik partai,
kredibilitas, kapabilitas,popularitas figure atau ketokohan(personalitas
pengurus) dan system kaderisasi, jaringan atau akses informasi partai kepada
public dan pemanfaatan system media yang ada (media system) termasuk penyesiaan
dan penyaluran informasi atau pesa-pesan politik kepada public yang menyangkut
tuntutan (demanding)ataupun harapan public.
Informasi
atau pesan politk adalah semua data informasi program-program partai politik
yang dilaksanakan sendiri oleh partai. Baik konseptual maupun secara
factual,pelaksanaan komunikasi politik di partai harus menunjukkan kesiapan
seluruh sumber daya yang turut menjadi factor yang menentukan kesuksesan atau
keberhasilan parta, termasuk saluran atau media komunikasi yang dimiliki oleh
partai yang meliputi DPP,Sekjen DPP,dan semua DPW yang ada di daerah, fraksi
partai di DPR RI, juru bicara partai, dan media centre,partai dalam
mendistribusikan informasi politik atau program-program partai yang dimilikinya
kepada masyarakat.
Ada 3
ciri artikel komunikasi politik yaitu :
1. Perhatian
yang sama besarnya terhadap “arus komunikasi ke atas(berasal dari masyarakat
ditujukan kepada penguasa politik) dan “arus komunikasi ke bawah” (berasal dari
penguasa politik ditujukan kepada masyarakat).
2. Ketidakjelasan
dan ketumpangtindihan konsep komunikasi politik dengan fungsi-fungsi system
politik lainnya ataupun konsep-konsep yang lain, seperti partisipasi politik.
3.
Kurang menggunakan metode dan pendekatan
yang biasa dipakai ilmu komunikasi dalam mengkaji proses komunikasi.
