KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK

OLEH :

NAMA          : ILHAM SURAHMIN

STAMBUK   : C1D1 11 171

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS HALUOLEO

2012

1.      Unsur-Unsur Komunikasi Politik     :

Skema Kerja Komunikasi Politik

Untuk mempermudah penjelasan, perlu kiranya diberikan sekadar skema proses komunikasi politik. Skema tersebut berguna untuk melakukan analisis atas proses komunikasi politik yang nanti akan dipelajari.

Komunikator = Partisipan yang menyampaikan informasi politik

Pesan Politik = Informasi, fakta, opini, keyakinan politik

Media = Wadah (medium) yang digunakan untuk menyampaikan pesan (misalnya surat kabar, orasi, konperensi pers, televisi, internet,

Demonstrasi, polling, radio)

Komunikan = Partisipan yang diberikan informasi politik oleh komunikator

FeedBack = Tanggapan dari Komunikan atas informasi politik yang diberikan oleh komunikator

ü  Komunikator Politik

Komunikator Politik adalah sebutan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia politik

1.      Politikus

Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif serta pimpinan organisasi politik.

2.      Profesional

Profesional adalah orang-orang yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi, karena keahliannya berkomunikasi. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa; dan perkembangan serta merta media khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan.

3.      Aktivis

adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Terdiri dari :

Pertama, terdapat jurubicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah.

Kedua, terdapat pemuka pendapat yang bergerak dalam jaringan interpersonal. Sebuah badan penelitian yang besar menunjukkan bahwa banyak warga negara yang dihadapkan pada pembuatan keputusan yang bersifat politis, meminta petunjuk dari orang-orang yang dihormati mereka.

ü  Pesan Politik

Pesan politik adalah isu-isu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Diyakini bahwa komunikator politik selalu “merekayasa” pesan politik sebelum itu disampaikan kepada komunikan. Artinya, suatu pesan tidak pernah dibuat secara sembarang oleh sebab seluruh komunikator percaya selalu ada FeedBack dalam setiap komentar mereka. Penentuan isu ini berkait dengan konsep-konsep Manajemen Isu dan Kepemilikan Isu.

Manajemen Isu. Manajemen isu adalah istilah untuk menggambarkan langkah-langkah strategis komunikator politik guna mempengaruhi kebijakan publik seputar masalah-masalah yang tengah hangat dipertikaikan masyarakat. Dalam kasus kenaikan harga BBM misalnya, PDIP berusaha mengambil simpati warganegara dengan secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut meskipun akhirnya kenaikan tersebut tidak bisa dicegah. Sebagai partai yang tidak terserap ke dalam pemerintahan, PDIP hadir dengan isu-isu yang “mengkritis” kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY.

Sebab itu, komunikator politik selalu membicarakan isu-isu “hangat” ketimbang isu-isu “dingin.” Misalnya, kini hampir tidak ada partai politik yang berbicara tentang “orang hilang” atau “lumpur Lapindo”. Isu-isu tersebut hampir dapat disebut sebagai isu “dingin” dan jika dibicarakan pada publik maka tidak akan meningkatkan popularitas partai di mata masyarakat.

Kepemilikan Isu. Kepemilikan isu terjadi ketika pemilih yang beragam menganggap bahwa partai atau komunikator politik tertentu lebih layak untuk membawakan isu itu ketimbang pihak lain. Hal ini diketahui secara baik oleh PKS, misalnya, bahwa isu-isu Islam sudah jenuh diserahkan masyarakat pada partai-partai Islam lain seperti PPP, PKB, PAN, atau PBB. Masyarakat kemungkinan sekarang menganggap kepemilikan isu Islam terletak pada PKS.

ü  Media Komunikasi Politik

Menempati tempat strategis di dalam kajian komunikasi politik. Terlebih lagi, dunia kini tengah berada di peralihan antara Era Industrik menjadi Era Informasi. Informasi menjadi komoditi yang “laku” dipasarkan layaknya barang-barang seperti mobil, motor, sepeda, dan air conditioner. Dalam proses komunikasi pun, media memperoleh peranan yang semakin signifikan terutama setelah ditemukannya media-media baru akibat hasil perkembangan teknologi.

Contoh media adalah surat kabar (misalnya Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika), televisi (Metro TV, RCTI, SCTV, TV One, Al Jazeerah, CNN), website (detik.com, kompas-online, tempo-interaktif), majalah (tempo, gatra), dan masih banyak lagi. Media-media tersebut memiliki karakteristik berupa keunggulan maupun kelemahannya, dan ini dapat dijelaskan melalui Teori Medium.

Media Bias. Media bias merupakan kecenderungan media untuk melakukan pemberitaan secara tidak berimbang. Jika partisan bias dilakukan oleh komunikator, maka media bias adalah kecenderungan media untuk tidak memberitakan fakta secara berimbang. Apa yang disampaikan media akan diserap oleh komunikan dan memunculkan FeedBack yang tidak akurat.

Medium Theory. Teori ini menjelaskan tentang alat yang digunakan sebagai media penyampai pesan punya pengaruh besar atas sifat dan isi komunikasi manusia. Marshall McLuhan lewat karya penelitiannya The Guttenberg Galaxy (1962) menceritakan proses perubahan dari komunikasi “oral” menjadi komunikasi tertulis (cetak). Revolusi alat cetak ini yang membuat ajaran Protestantisme menyebar cepat ke seluruh penjuru Eropa. Selain itu, ia juga menceritakan soal terjadinya peralihan dari komuniasi tercetak menjadi elektronik. Komunikasi lewat media elektronik ini membuat manusia mampu memahami dunia secara kolektif sehingga memunculkan apa yang disebutnya sebagai Global Village (Desa Global).

Efek dari peristiwa “baku-hantam” di parlemen tentu berbeda, jika dinikmati melalui media yang berbeda. Efek marah, kesal, atau lucu lebih mudah muncul jika peristiwa tersebut kita saksikan melalui televisi ketimbang surat kabar. McLuhan menyebut ini sebagai “hot” media dan “cold” media. Televisi dan media elektronik lagi bersifat “hot” media, sementara surat kabar bersifat “cold” media.

“Hot media” artinya komunikan harus menggali atau mampu memperoleh makna lain setelah menyaksikan peristiwa “baku-hantam” melalui televisi. Sementara itu, jika melalui surat kabar, pemaknaan terbatas pada kalimat-kalimat yang ditulis wartawan. Variasi makna pada surat kabar dapat diperoleh jika terdapat image (foto) dan itupun tidak terlalu banyak oleh sebab keterbatasan tempat.

Media Logic. Media Logic adalah konsep yang mengindikasikan pengaruh media untuk merepresentasikan peristiwa yang kita sebut sebagai “realitas.” Media sebab itu dapat mengkonstruksi peristiwa dan hasil rekaannya, setelah dipublikasi, dinyatakan sebagai kenyataan yang sesunggunya. Contoh dari ini adalah film Pemberontakan G30S/PKI yang diproduksi pemerintah Orde Baru. Film ini mengkonstruksi peristiwa “pemberontakan” yang didalangi oleh PKI. Film tersebut terus diputar setiap tanggal 30 September di Indonesia, setiap tahun. Akhirnya, masyarakat mengira bahwa itulah kejadian pemberontakan yang sebenarnya.

Media logic ini dipertentangkan dengan Party Logic, sebagai pola yang lebih “tua”. Party logic adalah konstruksi realitas oleh partai politik melalui penerbitan partai, seperti surat kabar, majalah, ataupun pamflet. Kini, party logic mendapat desakan yang kuat dari media, yang sebagian besar dimiliki oleh para pengusaha. Konstruksi realitas sebab itu semakin sulit untuk dikendalikan oleh partai politik.

Editorial. Editorial adalah pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh dewan redaksi suatu media di dalam setiap edisi penerbitan. Surat kabar seperti Kompas memuatnya dalam kolom Tajuk Rencana dan Kartunnya. Editorial ini menjelaskan posisi media dalam isu-isu penting suatu penerbitan. Metro TV (pemberitaan elektronik) memuat Editorialnya setiap pagi hari, yang berisikan pokok-pokok masalah yang harus dicermati dan mengajak masyarakat berpikir akan masalah tersebut.

ü  Khalayak Komunikasi Politik dan Komunikan Komunikasi Politik

Komunikan atau khalayak dalam komunikasi politik adalah semua khalayak yang tergolong dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik. Atau dengan kata lain adalah semua komunikan yang secara hukum terikat oleh konstitusi, hukum dan ruang lingkup komunikator suatu negara.

ü  Efek Komunikasi Politik

Dalam proses komunikasi, efek komunikasi merupakan akibat yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, setidaknya efek komunikasi merupakan tahap awal adanya feedback (umpan balik) yang merupakan indikator berlanjut tidaknya proses komunikasi tersebut. Disamping efek komunikasi dan feedback dapat pula dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat rujukan dan kapasitas yang berada pada komunikan. efek komunikasi merupakan proses dari aksi-reaksi dan kausalitas dari komunikasi. Seluruh reaksi komunikasi merupakan efek komunikasi yang berlanjut pada feedback yang pada dasarnya tidak terkait oleh ruang dan waktu.

Menurut Ball Rokeah Dan De Fleur, dampak potensial komunikasi dapat dikategorikan menjadi 3 macam:

1.)    Dampak Kognitif

yaitu efek  yang berkaitan dengan pengetahuan komunikan (khalayak) terhadap pesan yang disampaikan. Dampak yang timbul adalah menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi interpretasi personal, memperluas realitas sosial dan politik, menyusun agenda, dan media juga bermain di atas sistem kepercayaan orang.

2.)    Dampak Afektif

yaitu efek yang berkaitan dengan pemahamankomunikan terhadap pesan yang disampaikan. ada 3 dampak komunikasi politik yang timbul yaitu:

-seseorang dapat menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi politik

- komunikan bisa memperkuat nilai komunikasi politik

- komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut

3.)    Dampak Konatif (Perubahan Perilaku)

yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan perilaku dalam melaksanakan pesan komunikasi politik yang diterima dari komunikator politik. Perwujudan efek komunikasi yang timbul adalah dapat berupa partisipasi politik nyata untuk memberikan suara dalam pemilu atau bersedia melaksanakan kebijakan serta keputusan politik yg dikomunikasikan oleh Komunikastor Poltik.

2.      Uraikan tentang :

ü  Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman¬-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialsiasi politik, merupakan proses yang ber¬langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap¬-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur. Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Sedangkan menurut Rush & Althoff menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. 

ü  Rekruitmen Politik

Rekrutmen  politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117). Sedangkan menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin, 2007: 113).

Dalam pengertian lain, Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekruitmen terbuka, semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara / pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

ü  Komunikasi Politik

Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.

Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.”

 Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

3.      Resume :

a)      Paradigma Baru Komunikasi Pemerintahan Di Era Demokratisasi Dan Reformasi: Strategi, Hambatan, Dan Solusi Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan merupakan suatu kajian baru dan menarik untuk dibahasdan dikembangkan lebih lanjut dalamilmu komunikasi. Pentingnya kajiankomunikasi pemerintahan ini karena berbagaifenomena, distorsi, dan friksi dari kesalahpahamanterhadap makna dengan nila inilai tertentu dalam berbagai program dankebijakan pemerintah sering terjadi kesalah pahaman,komunikasi antara masyarakat kepada pemerintah,pemerintah kepada masyarakat, maupun secara internal formal organisasi pemerintahan itu sendiri baik di era demokratisasi dan reformasi saat ini.

Komunikasi Pemerintahan, adalah“Penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentubisa sebaliknya masyarakat berada padaposisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang di inginkan masyarakat” (Hasan, 2005:95).

ü  Strategi Mencapai Keberhasilan Komunikasi Pemerintahan

1)      Mengedepankan Etika Komunikasi Pemerintah

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam etika komunikasi dalam pemerintahan, yakni;

Ø  Etika Komunikasi secara Individualistik

Hal ini melekat pada kapabilitas dankredibilitas personal dalam berkomunikasi.Kapabilitas berkomunikasi dimulai dengan rekayasa kepribadian, seperti dalam analisis transaksional yang biasa dilakukan dalam psikologi klinis, atau dengan drilling atas posture dan gesture sehingga dari sini terbentuk pembiasaan performans, untuk kemudian melahirkan kapabilitas berkomunikasi (Siregar, 2005).

Ø  Etika Komunikasi Organisasi

Menelisik komunikasi organisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan oleh institusi publik/negara pada dasarnya diselenggarakan untuk memenuhi hak dan kepentingan publik, sebagai implikasi dari prinsip demokrasi dan pengurusan yang baik (good governance). Pelayanan public konvensional dijalankan dengan kaidah manajemen administrasi publik yang sangat tergantung pada faktor manusia dalam kontrol mekanisme struktural dan dorongan kultural.

2)      Melakukan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance

Dalam rangka, clean government dan good governance sebagai sistem organisasi dan manajemen komunikasi pemerintahan, diharapkan tampil dengan susunan organisasi pemerintahan yang sederhana, agenda kebijakan yang tepat, pembagian tugas kelembagaan yang jelas, kewenangan yang seimbang, personel yang profesional, prosedur pelayanaan publik yang efisien, kelembagaan pengawasan yang mantap, dan sistem pertanggungjawaban yang tegas. Sedangkan manajemen komunikasi pemerintahan harus dapat secara sistematis mengembangkan dan menerapkan nilai dan prinsip good governance, serta memiliki visi, misi, strategi, dan kebijakan yangtepat dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa.

Ø  Melakukan Penataan Organisasi dan Tata Kerja

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, bertanggung jawab, terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional. Seiring dengan itu, penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima yang efektif, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.

Ø  Melakukan Pemantapan Sistem Manajemen Komunikasi Pemerintahan

Dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi serta meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen komunikasi pemerintahan diprioritaskan pada sosialisasi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna pelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi bagian dari masyaraka yang terus belajar (learning community), mengacu kepada terwujudnya kesejahteraa masyarakat yang berdaya saing tinggi.

Ø  Melakukan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Sosok aparatur masa depan, penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat

(akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas (http://brantaskkn.blogspot.com).

Ø  Melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat untuk melayani masyarakat ("a spirit to serve public"), dan menjadi mitra masyarakat ("partner of society"); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat ("co production").Dalam pada itu pelayanan mempunyai makna pengabdian atau pengelolaan pemberian bantuan yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang". Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya "melayani publik", harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

Ø  Konsistensi Kebijaksanaan dan Penegakan Hukum

Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidakpastian perkem bangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hokum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

serta dalam pengembangan hubungan internasional.

Ø  Mengubah sikap dan karakter Aparatur Pemerintahan

Pentingnya sikap manusia (aparatur pemerintahan) dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pemerintah adalah sebagai berikut: (a) sikap merupakan komponen penting nomor satu dalam jiwa manusia, yang dengan kuat sekali memengaruhi segala keputusan yang diambilnya, (b) tingkah laku itu beroperasi melalui pengetahuan (cognitive) dan persepsi, dimana kognisi merupakan komponen dari pada sikap manusia, (c) sikap dari implementator merupakan faktor yang penting dalam studi implementasi kebijakan publik. Apabila implementasi berjalan efektif, bukan hanya implementator mengetahui apa yang akan dilakukan dan mempunyai kemampuan melakukan kebijakan itu, (d) memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai alternatif pilihan.

ü  Alternatif Solusi Pemecahan Masalah dalam Komunikasi Pemerintahan

Pemecahan masalah dapat dilakukan melalui metode analitis dan kreatif. Metode penyelesaian masalah secara analitis merupakan pendekatan yang cukup terkenal dan digunakan oleh banyak

organisasi pemerintah maupun swasta/perusahaan, serta menjadi inti dari gerakan peningkatan kualitas (quality improvement).

Adapun Alternatif Solusi Pemecahan Masalah dalam Komunikasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Ø  Definisikan Masalah

Langkah pertama yang perlu dilakukan dengan metode analitis adalah mendefinisikan masalah yang terjadi. Pada tahap ini, kita perlu melakukan diagnosis terhadap sebuah situasi, peristiwa ataumkejadian, untuk memfokuskan perhatian kita pada masalah sebenarnya, dan bukan pada gejala-gejala yang muncul.

Ø  Buat Alternatif Pemecahan Masalah

Karakteristik-karakteristik dari pembuatan alternatif masalah yang baik; Semua alternatif yang ada sebaiknya diusulkan dan dikemukakan terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukannya evaluasi terhadap mereka;

1.      Alternatif-alternatif yang ada, diusulkan oleh semua orang yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Semakin banyak orang yang mengusulkan alternatif, dapat meningkatkan kualitas solusi dan penerimaaan kelompok;

2.      Alternatif-alternatif yang diusulkan harus sejalan dengan tujuan atau kebijakan organisasi. Kritik dapat menjadi penghambat baik terhadap proses organisasi maupun proses pembuatan alternative pemecahan masalah;

3.      Alternatif-alternatif yang diusulkan perlu mempertimbangkan konsekuensi yang muncul dalam jangka pendek, maupun jangka panjang;

4.      Alternatif-alternatif yang ada saling melengkapi satu dengan lainnya. Gagasan yang kurang menarik, bisa menjadi gagasan yang menarik bila dikombinasikan dengan gagasan-gagasan lainnya. Contoh: Pengurangan jumlah tenaga kerja, namun kepada karyawan yang terkena dampak diberikan paket kompensasi yang menarik; Alternatif-alternatif yang diusulkan harus dapat menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dengan baik.

Ø  Evaluasi Alternatif-Alternatif Pemecahan Masalah

Langkah ketiga dalam proses pemecahan masalah adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang diusulkan atau tersedia. Menurut Whetten & Cameron (2002), seorang yang terampil dalam melakukan pemecahan masalah, akan memastikan bahwa dalam memilih alternatif-alternatif yang ada dinilai berdasarkan:

1.      Tingkat kemungkinannya untuk dapat menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan terjadinya masalah lain yang tidak diperkirakan sebelumnya;

2.      Tingkat penerimaan dari semua orang yang terlibat di dalamnya;

3.      Tingkat kemungkinan penerapannya;

4.      Tingkat kesesuaiannya dengan batasan-batasan yang ada di dalam organisasi; misalny budget, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Ø  Cari Solusi dan Tindak-Lanjuti

Langkah terakhir dari metode ini adalah menerapkan dan menindak-lanjuti solusi yang telah diambil. Dalam upaya menerapkan berbagai solusi terhadap suatu masalah, kita perlu lebih sensitif terhadap kemungkinan terjadinya resistensi dari orang-orang yang mungkin terkena dampak dari penerapan tersebut.

Hampir pada semua perubahan, terjadi resistensi. Karena itulah seorang yang piawai dalam melakukan pemecahan masalah akan secara hati-hati memilih strategi yang akan meningkatkan kemungkinan penerimaan terhadap solusi pemecahan masalah oleh orang-orang yang terkena dampak dan kemungkinan penerapan sepenuhnya darisolusi yang bersangkutan.

b)     Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas

ü  Strategi Komunikasi Politik : Pendekatan Konsep

Merujuk pendapat Sumarno AP (1979 :30) bahwa studi Komunikasi Politik mencakup dua disiplin dalam Ilmu sosial yakni Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. Lantas apa dan bagaimana sebenarnya substansi komunikasi politik itu ? Gabriel Almond (1960 : 45) berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik, dalam kata-kata Almod sendiri : All of the funcions performed in the political system–political sosialization and recrutment, intereset articulation, interest aggregations, rule making, rule application, and rule adjudication- are performed by means of communication.

Kutipan di atas menunjukan bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya di jalankan. Keenam fungsi tersebut adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, pembuatan aturan, penerapan aturan dan keputusan aturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik.

Untuk memperjelas konsep komunikasi politik, menarik mengkaji definisi komunikasi politik dari Maswadi Ra’uf (1993 : 32). Menurutnya, komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini adalah salah satu dari kegiatan sosial yang dijalankan sehari-hari oleh warga masyarakat termasuk elit politik.

 Dalam beberapa literatur, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya. Komunikasi politik dengan demikian adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menugasai atau memperoleh kekuasaan.

ü  Strategi Komunikasi Politik Dalam Sistem Politik Pilkada Langsung di Indonesia

Dengan penerapan strategi komunikasi politik, rakyat member dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap system politik di Indonesia. Melalui strategi ini pula, rakyat dapat mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalur atau tidak dalam berbagai kebijakan public. Sedangakan bagi pemerintah, startegi komuniaksi politik berguna untuk proses pembuatan atau penerapan dan pemutusan aturan-atuan.

Ada dua bentuk Komunikasi Politik yaitu :

1.      Strategi komunikasi politik yang cenderung mengambil (membentuk) posisi horizontal. Dalam komunikasi ini, proses antara komunikator dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling member dan menerima ) sehingga terjadi sharing. Bentuk komunikasi semacam ini mereflesikan nilai-nilai demokratis.

2.      Strategi komunikasi politik yang cenderung membentuk pola-pola linear. Arus komunikasi (informasinya) satu arah cenderung vertical (top down). Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistis dan kepemimpinan otoriter.

ü  Strategi Komunikasi Supra dan Infrastruktur Politik

1)      Strategi Komunikasi Suprastruktur Politik

Gejala komunikasi politik menurut Schudson sebagaimana dikuitp Dedy Djamaluddin Malik (1999:v), bisa dilihat dari dua arah. Pertama bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Kedua bagaimana infrastruktur politik merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

 Yang pertama sering juga disebut dengan istilah the govermental political sphere, semantara yang kedua yang berada di struktur masyarakat disebut the socio political sphere. Penjabaran kedua fungsi di atas, pada tingkat struktur masyarakat akan terjadi proses sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi yang terdapat di dalam masyarakat. Proses sosialiasi itu sendiri pada hakekatnya adalah proses komunikasi. Sosialisasi politik yang merupakan trasmisi nilai-nilai politik adalah sama dan sebangun dengan proses komunikasi nilai-nilai politik. Sementara edukasi merupakan proses pendidikan untuk penyadaran hak-hak dan kewajiban politik masyarakat.

Sementara itu, komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah (suprastruktur) antaralain mencakup : pertama seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan warga; kedua upaya meningkatkan loyalitas dan integritas nasional; ketiga penerapan aturan dan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan dalam hidup bernegara; keempat mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masuk dalam suprastruktur politik sedangkan partai politik, kelompok kepentingan (interest group) media komunikasi politik dan sebagainya merupakan bagian dari infrastruktur politik.

2)      Strategi Komunikasi Infrastruktur Politik

Agar pelaksanaan pilkada langsung di daerah dapat menjadi berkualitas, di perlukan langakah-langkah sebagai berikut :

1.      Perlu penguatan kapasitas SDM dikalangan anggota DPRD dan KPUD secara khas berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan pilkada langsung yang akan digelar.

2.      Perlu mendorong dan mengkampanyekan system konvensi partai dalam proses pencalonan kepala daerah

3.      Perlu di bentuk lembaga pengawas pemilu yang kuat dan independen yang memiliki kewenangan yang lebih luas, jelas dan tegas serta mampu bekerja cepat dan professional.

4.      Perlu di bentuk lembaga peradilan khusus bagi perkara pilkada yang beranggotakan kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan negeri yang mampu bekrja cepat serta professional, dan memiliki keputusan hokum mengikta serta berkekuatan hokum tetap.

5.      Perlu mendorong organisasi kemasyrakatan pemuda yang indepanden untuk mengontrol kinerja perangkat pemilu meliputi DPRD, KPUD , dan PANWASLU yang akan di bentuk.

6.      Perlu di lakukan promosi dan kampanye pemilu damai serta pendidikan politik bagi rakyat khususnya yang memuat materi plkada langsung.

7.      Perlu di buat semacam comitmen off agreement di kalangan kelompok-kelompok politik yang bersaing dalam pilkada yang di fasilitasi oleh DPRD, KPUD dan kepolisian untuk mencegah kemungkinan konflik yang terjadi dalam proses dan pasca pilkada.

c)      Fungsi Komunikasi Politik Partai dalam Pemilu Sebuah Tinjauan terhadap Kesuksesan dan kegagalanPartai Politik dalam

Fungsi komunikasi politik adalah membawakan arus informasi atau pesan politik secara timbale balik dari masyarakat kepada penguasa politik partai atau pemerintah, dan dari penguasa politik atau pemerintah kepada masyarakat.

Komunikasi politik berlangsung secara timbale balik melalui saluran komunikasi yang efektif. Hal ini oleh Gabriel Almond (1960:45-52)dilihatnya sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system politik atau bagian integral dari fungsi-fungsi input yang dijalankan oleh setiap system politik.

Dalam system politik demokrasi,pesan politik atau aspirasi politik masyarakat berupa tuntutan(demanding) dan dukungan (supporting) selalu diarahkan kepada pemerintah,dan akan disalurkan oleh partai politik bersama kelompok kepentingan, media,dan actor-aktor lainnya melalui fungsi-fungsi input terutama fungsi komunikasi politik,fungsi artikulasi kepentingan dan fungsi agregasi kepentingan.

Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju kepada dua subjek yaitu :

1.      Pemilihan penguasa

2.      Melaksanakan segala kebijaksanaan penguasa atau pemerintah(Harun,2006:131)

Secara psikologis partisipasi politik merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas integritas mental serta moral yang memotivasi setiap individu untuk melakukan berbagai aktivitas sikap dan perilaku dalam lingkup system politik yang sedang berlangsung. Hakekat partisipasi politik adalah sebagai pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat (warga Negara,rakyat) dalam bentuk memberi kesempatan untuk berperan serta memikirkan kehidupan Negara melalui kegiatan pemilihan individu-individu yang akan duduk dalam lembaga-lembaga kekuasaan.

Terutama untuk propaganda politik,partai tetap perlu memperhatikan keterkaitan 3 unsur dalam proses komunikasi politik yaitu :

1.      Sumber politik (source)

2.      Pesan politik (message)

3.      Tujuan politik (destination)

Informasi atau pesan-pesan  politik(message) perlu disampaikan kepada public/massa untuk mendapatkan dukungan public(destination). Public/massa akan terus menerus memberikan dukungan politik kepada suatu partai politik bila pesan pilitik yang disampaikan partai politik dipahami dengan baik oleh masyarakat/public.

Efektifitas komunikasi politik ditentukan oleh fungsi rekrutmen dalam partai politik. Inti dari fungsi rekrutmen politik adalah proses seleksi individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik tertentu dalam pemerintah, seperti jabatan structural dalam partai.

Menurut Dan Nimmo(2004:166-169), komunikasi dapat terjadi dari satu sumber yang ditujukan kepada orang banyak.

 Komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi massa yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua bentuk saluran yaitu :

1.      Saluran tatap muka

Seperti bila juru bicara atau anggota partai muncul dan berbicara secara langsung di depan public atau massa

2.      Saluran media massa

Seperti media center yang bertugas memilah,merancang,dan mendistribusikan informasi atau pesan-pesan politik, penyampaian kebijakan atau keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan aspirasi masyarakat kepada media massa agar public/massa yang ada di daerah-daerah dapat mengetahuinya.

Tujuan-tujuan dalam fungsi komunikasi politik yaitu :

1.      Baik khalayak public/massa maupun pemerintah, keduanya saling memahami melalui pertukaran informasi atau pesan politik. Kedua belah pihak diharapkan dapat menerima dan menjadikan informasi public sebagai suatu kebenaran sehingga saling memerhatikan.

2.      Melalui informasi atau pesan-pesan politik tersebut pemerintah dan khalayak public/massa dapat berbyat sesuatu tanpa ada pihak uang dirugikan. Informasi ini berlangsung secara timbale balik diharapkan dapat menimbulkan integrasi, khalayak public/massa menjadi terpuaskan dan pemerintah merasakan adanya kesetiaan atau royalitas dari public, berupa dukungan ayau legitimasi.

ü  Hakikat Strategi dalam Komunikasi Partai Politik

Adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Arifin,2003:145). Ada beberapa indicator dalam strategi  komunikasi politik yang dianggap penting yaitu:

1.      Keberadaan pemimpin kelompok

Eksistensi pemimpin dalam suatu partai dianggap penting karna keberadaannya sangat dibutuhkan disetiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik,melaikan siapa tokoh politik(politikus) atau took aktivis dan professional, serta berasal dari lembaga mana yang menyampaikan informasi atau pesan-pesan politik itu. Dengan kata lain ketokohan seorang komunikator dan latar belakang lembaga politik yang mendukunganya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.. menurut Pareto dalam Surbakti (1999:134), pemimpin atau elite politik adalah orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalam masyarakat, seperti prestise, kekayaan, ataupun kewenangan.

2.      Merawat ketokohan dan merawat kelembagaan

Artinya ketokohan dan memantapkan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politk yang tepat.

3.      Menciptakan kebersamaan

Antara politikus dengan khalayak(rakyat) dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofin agar komunikator  politik dapat berempati. Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi homofilis(Arifin,2003:154) daripada heterofili(Rakhmat,1996:262). Suasana yang homofilis yang harus diciptakan adlah persamaan bahasa(symbol komunikasi), busana,kepentingan dengan khalayak, terutama mengenai pesan politik. Strategi ini juga yang harys dilakukan oleh partai aytau politikus adalah siapa tokoh yang melakukan komunikasi kepada khalayak.

4.      Negosiasi

Dalam kehidupan komunikasi politik,negosiasi merupakan bagian yang selalu muncul sehingga negosiasi bias dijadikan sebagai salah satu strategi komunikasi politik. Menurut Oxford Dictionary dalam Ludlow & Panton (1996:141) negosiasi yaitu pembicara dengan orang lain untuk mencapai kompromi atau kesepakatan untuk mengatur atau mengemukakan. Pada tataran komunikasi politik dalam partai politik, negosiasi digunakan untuk melobi guna mencapai suatu kesepahaman atau kesepakatan dalam proses pencampaian tujuan politik.

5.      Membangun Konsensus

Ada dua hal dalam membangun consensus yaitu :

1.      Seni kompromi yaitu para politikus harus memiliki kemampuan berkompromi yang menggunakan seni tersendiri. Consensus atau kesepakatan dicapai setelah ada konflik atau perbedaan pendapat terhadap suatu masalah(Arifin,2003:183). Hal ini terjadi dalam rapat,persidangan,atau musyawarah

2.      Bersedia membuka diri. Konsep ini merupakan factor yang sangat menentukan dalam komunikasi politik interaksional. Suksesnya komunikasi interaksional terutama lobi,banyak sekali bergantung pada kualitas konsep diri yang positif. Politikus yang memiliki konsep diri yang positif adalah orang yang transparan(tembus pandang) atau terbuka bagi orang lain(Jourard,1971).

ü  Ketergantungan Komunikasi Politik Partai pada Media

Teori atau model dependensi  menjelaskan kompatibel argumentasi limited-effects dan powerful-effeck dari media. Titik sentral dari teori atau model adalah adanya audiens yang bergantung pada informasi media untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Dengan demikian pendekatan ini masih konsisten dan relevan dengan pendekatan model uses and grafitications.

Sebagai konsekuensi ketergantungan itu, public akan member dukungan dan partisipasinya kepada partai politik yang bersangkutan dan pemerintah yang didukungnya.

Lasswell mengusulkan tiga funsi dari media komunikasi yaitu :

1.      Menyediakan informasi tentang lingkungan (surveillance atau pengamatan)

2.      Menyajikan pilihan untuk masalah (correlation)

3.      Sosialisasi dan pendidikan yang merujuk kepada transmisi.

Kesuksesan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik suatu partai sangat terkait dengan konsep-konsep yang ikut mempengaruhi  fungsi komunikasi politik tersebut, meliputu struktur social budaya politik dan ekonomi(social system),konsep budaya organisasi partai dan manajemen strategi komunikasi politik partai, kredibilitas, kapabilitas,popularitas figure atau ketokohan(personalitas pengurus) dan system kaderisasi, jaringan atau akses informasi partai kepada public dan pemanfaatan system media yang ada (media system) termasuk penyesiaan dan penyaluran informasi atau pesa-pesan politik kepada public yang menyangkut tuntutan (demanding)ataupun harapan public.

Informasi atau pesan politk adalah semua data informasi program-program partai politik yang dilaksanakan sendiri oleh partai. Baik konseptual maupun secara factual,pelaksanaan komunikasi politik di partai harus menunjukkan kesiapan seluruh sumber daya yang turut menjadi factor yang menentukan kesuksesan atau keberhasilan parta, termasuk saluran atau media komunikasi yang dimiliki oleh partai yang meliputi DPP,Sekjen DPP,dan semua DPW yang ada di daerah, fraksi partai di DPR RI, juru bicara partai, dan media centre,partai dalam mendistribusikan informasi politik atau program-program partai yang dimilikinya kepada masyarakat.

Ada 3 ciri artikel komunikasi politik yaitu :

1.      Perhatian yang sama besarnya terhadap “arus komunikasi ke atas(berasal dari masyarakat ditujukan kepada penguasa politik) dan “arus komunikasi ke bawah” (berasal dari penguasa politik ditujukan kepada masyarakat).

2.      Ketidakjelasan dan ketumpangtindihan konsep komunikasi politik dengan fungsi-fungsi system politik lainnya ataupun konsep-konsep yang lain, seperti partisipasi politik.

3.      Kurang menggunakan metode dan pendekatan yang biasa dipakai ilmu komunikasi dalam mengkaji proses komunikasi.